LATAR BELAKANG

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga. Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan berdasarkan rencana strategik yang dimiliki.
Sesuai Permendagri No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan dan pembangunan daerah adalah organisasi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagai salah satu SKPD yang dituntut mampu mengembangkan sumber daya organisasinya secara optimal dan mandiri sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Adapun yang terdapat dalam Surat Bupati Blora Nomor 050.09/186 tentang Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2012 dan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013, sedangkan tujuan penyusunannya adalah untuk evaluasi kinerja Tahun 2012 serta sebagai pedoman perencanaan program Tahun 2013.

VISI

Visi DPM PTSP Kabupaten Blora adalah “terwujudnya pelayanan pro investasi melalui PTSP yang mudah, cepat, terbuka dan transparan”.

MISI

Misi DPM PTSPĀ  Kabupaten Blora adalah :
1. Meningkatkan pelayanan perencanaan investasi yang terintegral
2. Menciptakan iklim penanaman modal
3. Mewujudkan promosi investasi daerah
4. Mewujudkan pengelolaan data penanaman modal dan informasi yang terpadu
5. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
6. Menciptakan PTSP yang mudah, cepat, terbuka dan transparan

MOTTO PELAYANAN

motto

Back to Top